POLICY OF GREEN OPEN SPACE UTILIZATION OF REGENCIES AND CITIES: CASE STUDY IN BANTEN PROVINCE
Abstract
Green open space (GOS) is a space that is dominated by the natural environment, both outside as well as inside the city, in the form of a garden, courtyard, city recreation areas and green belt. The provision of green open space is a challenge in spatial planning, especially in terms of land acquisition. This study aims to assess regulatory policies on development and utilization of GOS issued by the relevant technical ministries. The analytical method used in this study was qualitatif descriptive, based on desk studiy and assessments from the field in the Banten Province. The result of the study indicated that regulatory policy was done through the process of zoning regulation with the intent that the guideline of land use in line with spatial plans. Funding source of this GOS came from Regional Budget Planning and other resources where the activities were monitored by the respective Governor in coordination with Regent/ Mayor. It needs a strong commitment between Central Government and Local Goverment in developing GOS. Control and utilization of urban space were organized by the governmentand involving community's participation
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Anonim. (2014). Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Diunduh Oktober 2014 dari http://www.leadearship.park.com.
Barnett, J. (1982). . An introduction to urban design New York: Publishing House.
Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan. (2013). Profil dinas pertanian, kehutanan dan perkebunan Propinsi Banten 2013. Serang: Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan.
Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2014). Arah kebijakan dan strategi pengembangan RTH pada kawasan perkotaan. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Febry, A. (2014). Ruang terbuka hijau dalam perencanaan kota. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Irawan, P. (2007). Penelitian Kulitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Universitas Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/ Menhut-II/2009 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pelimpahan Kewenangan antara Pusat dan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Prihatingsih, Y, & Buchori I,H. (2013). Kajian perencanaan ruang terbuka hijau pemukiman di Kampung Brambangan dan Perumahan Sambak Indah, Purwodadi. In Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 2013 (pp. 429433).
Samsoedin, I. & Subiandono, E. (2007). Pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Bogor: Pusat Penelitian Hutan Badan Litbang Kehutanan dan Inovasi.
Syahadat, E & Samsoedin, I. (2013). Perkembangan hutan kota ditinjau dari aspek kebijakan, aspek zonasi, dan aspek jenis pohon (Laporan Hasil Penelitian). Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
DOI: https://doi.org/10.20886/jakk.2016.13.2.147-157
Copyright (c) 2017 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
