TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM AND ITS COMPARISON WITH VOLUNTARY CERTIFICATIONS AT INDUSTRIAL LEVEL

Magdalena Gultom, Satria Astana, Rachman Effendy, Andri Setiadi Kurniawan

Abstract


Indonesia has established the timber legality assurance system (SVLK) to ensure legal logging and timber trade. In January 2013, most of the export of wood products have to fulfil SVLK's requirements. Considering the improvement of SVLK implementation, the objectives of this study are to understand  related regulations and involved stakeholders in SVLK implementaion, and to compare profile and cost of SVLK with voluntary certifications at industrial level. The methods used to collect data included interviews of related  stakeholders (government officials, NGOs, auditors), focus group discussions and meetings. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The study results showed that SVLK implementation need to be refined in terms of rules synchronization, coordination, socialization, financial support and training for small scale industries as well as assessment criteria for the industries having diverse sources of raw materials. The revised standard cost  for  SVLK certification has been relatively similar to those of voluntary certifications but there is a concern for illegal fees on the SVLK  implementation.


Keywords


Timber legality assurance system; voluntary certifications; profile and cost.

Full Text:

PDF

References


Adams, M., & Asycarya, D. (2012). Timber industry stakeholders' mapping. Laporan Proyek EUROPEAID/127054/C/SV/ multi Framework Contract Beneficiaries Lot no. 10 Trade, Standards and Private Sector. Rotterdam: Ecorys.

Carlsen, K., Pilegaard, H.C., & Lund, J.F. (2012). Factors affecting certification uptake perspectives from the timber industry in Ghana. Forest Policy and Economics, 25, 83-92.

Forest Stewardship Council. (2011). FSC STANDARD. FSC standard for chain of custody certification. FSC-STD-40-004 (Version 2-0) EN. Diunduh dari http://search. 4shared.com/ postDownload/zZrJpnms/FSC-STD-40004_V2-0_ EN_Standar.html. (10 Mei 2012).

Forest Stewardship Council. (2004). FSC STANDARD. FSC Standard for chain of custody certification. FSC-STD-40-004 (Version 2-0) EN. Diunduh dari http: //search. 4shared. com/postDownload/ zZrJpnms/FSC-STD-40-004_V2-0_EN_ Standar.html. (10 Mei 2012).

Hargyono. (2012). Kebijakan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu. Dipresentasikan pada FDG Analisis Keunggulan Produk Kehutanan, 12-13 Nopember 2012. Bogor.

Klassen. (2012). List of certified forest in Indonesia. Diunduh dari http://www .tffindonesia.org/index.php/en /programs/ certification-support/list-of-fsc-certifiedforest. (11 Mei 2012 ).

Lembaga Ekolabeling Indonesia. (2009). LEI certification bodies. Diunduh dari http://www.lei.or.id/lembaga-sertifikasilei.(11 Mei 2012).

Lembaga Ekolabeling Indonesia. (tanpa tahun). LEI guideline 88 CoC system. Diunduh dari http://www.lei.or.id/ lembaga-sertifikasilei.(11 Mei 2012).

Maidiward. (2011). Indonesia timber legality assurance system. Dipresentasikan dalam Pertemuan Bilateral Indonesia dan China, 25 April 2011. Jakarta.

Newsom, D., Bahn, V., & Cashore, B. (2005). Does forest certification matter? An analysis of operation-level changes required during the smartwood certification process in The United States. Forest Policy and Economics, 9, 197-208.

Purbawiyatna, A & Simula, M. (2008). Developing forest certification towards increasing the comparability and acceptance of Forest Certification Systems Worldwide. (ITTO Technical Series #29). Yoko-hama: ITTO.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 38/ Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 68/ Menhut-II/2011 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 45/ Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 38/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-Dag/Per/5/2008 Tahun 2008 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/ Menhut-II/2006 Tahun 2006 tentang penggunaan surat keterangan asal usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/ Menhut-II/2006 Tahun 2006 tentang penata-usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 31/ Menhut-II/2010 Tahun 2010 tentang standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu atas pemegang izin atau pemegang hutan hak.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/ Menhut-II/2013 Tahun 2013 tentang standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/ M-DAG/PER/10/2012 Tahun 2012 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 21/2008 Tahun 2008 tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-Bpphh/2012 Tahun 2012 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK).

Suryani, A.G.N., Shahwahid, H.O.M., Fau-zi, P.A., Alias, R., & Vlosky, R.P. (2011). An assessment of chain-of-custody certifcation costs of sawn-wood manufacturers in Peninsular Malaysia. Journal of Tropical Forest Science, 23(2), 159-165.

Semiloka SVLK. (2013). Semiloka SVLK dan implikasinya bagi pengusahaan hutan dan industri kayu skala kecil, 11 April 2013. Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.20886/jakk.2014.11.3.261-275

Copyright (c) 2015 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan