Upaya Vanuatu Dalam Mengangkat Isu Perubahan Iklim Melalui Draft Resolusi Berbasis Hak Asasi Manusia

Abstract

Perubahan iklim yang faktanya telah mengakibatkan begitu banyak persoalan kehidupan manusia dan organisme lain yang saling berkaitan satu sama lain di muka bumi. Isu perubahan iklim ini telah menjadi salah satu fokus pembahasan para pemimpin baik di tingkat nasional maupun di tingkat global dalam beberapa dekade terakhir. Topik perubahan iklim global ini bahkan telah melampaui topik pembahasan penggunaan senjata nuklir yang berkembang sejak tahun 1960-an. Para pemimpin negara telah melakukan pertemuan ke-26 kalinya untuk terus-menerus membahas penyebab dan dampak perubahan iklim melalui Konferensi Tingkat Tinggi Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia. Kawasan Pasifik Selatan menjadi wilayah rawan yang berurusan dengan keamanan lingkungan akibat perubahan iklim yang berdampak pada banyak sektor seperti ekonomi dan bencana alam. Vanuatu menjadi salah satu negara yang terus menyuarakan tentang fenomena krisis iklim dengan melakukan upaya yakni mengajukan draft resolusi (ICJ Initiative) di hadapan majelis umum PBB untuk mendapatkan usulan dan nasihat dari Mahkamah Internasional mengenai konsekuensi dari dampak perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia dengan alasan bahwa tidak akan ada keadilan iklim jika tidak menggunakan rasa kemanusiaan ataupun pendekatan berbasis hak asasi manusia. Hal ini menjadi penting bagi negara Vanuatu sebagai anggota negara di kawasan pasifik yang berani menyuarakan hak-hak negara-negara berkembang pulau kecil (SIDS) Pasifik Selatan yang terancam untuk tenggelam apabila negara di seluruh dunia tidak ikut berpartisipasi dalam penanganan krisis iklim global akibat emisi karbon dan efek rumah kaca yang menjadi faktor penyebab perubahan iklim global.