Quo Vadis Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Kebijakan Publik di Sektor Kehutanan: Kasus Program Perhutanan Sosial di Indonesia

NFN Desmiwati

doi:10.20886/jped.2016.2.2.95-110

Quo Vadis Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Kebijakan Publik di Sektor Kehutanan: Kasus Program Perhutanan Sosial di Indonesia

NFN Desmiwati

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengarusutamaan gender (PUG) diterapkan dalam kebijakan publik di sektor kehutanan dengan mengambil kasus program perhutanan sosial. Hasil riset menunjukkan, PUG dalam program perhutanan sosial belum terwujud meskipun telah ada aturan dan panduan untuk merumuskan evaluasi program responsif gender, data terpilah, struktur kelompok kerja dan pelatihan, namun output pengarusutamaanya tidak tampak. Faktor yang menyebabkannya adalah: (1) tak memadainya pemahaman terhadap konsep PUG itu sendiri; (2) kebuntuan kelompok kerja untuk memobilisasi dan mengelola pengetahuan atas PUG ke dalam jaringan yang efektif; (3) tak tersedianya data terpilah dan sistem monitoring dan evaluasi sebagai basis untuk melihat ketidakadilan gender di sektor kehutanan. Pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan harus mengevaluasi relevansi PUG dalam perencanaan pembangunan serta memutuskan apakah meninggalkan pendekatan PUG atau memperbaiki dan merevitalisasi pendekatan ini dengan menggeser lokus kajiannya dari pelembagaan gender menjadi penguatan lembagaan perumus kebijakan itu sendiri.

Keywords

Pengarusutamaan gender; perhutanan sosial; kebijakan publik; sektor kehutanan; kebijakan gender

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Alston, M. (2006). Gender mainstreaming in practice: A view from rural Australia. NWSA Journal, 18(2), 123-147.

Ammal, S. H. (2007). Anggaran Responsif Gender: Pendekatan Baru dalam Pemberdayaan Perempuan. Dalam Anggaran Responsif Konsep dan Aplikasi (hal.8). Civic Education and Budget Transparency Advocation (CIBa): Jakarta

Food and Agricultural Organization of the UN (FAO); The Center for People and Forest (RECOFTC) (2015). Mainstreaming gender into forest policies in Asia and the Pacific. FAO; RECOFTC: Bangkok

Faisal, F. (2011). Public Policy and Gender Mainstreaming Strategy: Redressing Gender Inequality. Interdisciplinary Journal of Research in Business. Vol 1, Issue 7, July 2011 (pp. 08-16)

Grindle, M.S. (1980). Politics and Policy Implementation in the This Word. Princeton University Pers: New Jersey.

Helen Derbiyshire, Kanwal Ahluwalia, Nadja Dolata. (2015). 20 years of gender mainstreaming: how can we do it better? The Gender and Development Network.

Hubeis, AVS. (2010). Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. IPB Press: Bogor

Jdogo T; Sunaryo; Suharjito, D, Sirait, M. (2003). Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri. Bahan Ajaran. Bogor. ICRAF

Kirsty M; Mukhopadhyay,M; Wong, F.F. (2015). Gender mainstreaming Re-visited-Approaches to explaining the mainstreaming story. Gender Resource Facility May 2015

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2015). Rencana Strategis Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2015-2019. Jakarta

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2012). Juklak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga. 2012. Jakarta

Kementerian Keuangan. (2012). Modul Panduan Pelatihan PUG Kementerian Keuangan. Jakarta

Kuncoro, G.L. (2013). Kegagalan Gender Mainstreaming Kebijakan Republik Uganda Dikaji dari Perspektif Feminis Multikulturalis, Makalah Tugas Akhir Ilmu Hubungan Internasional. Fisip UI.

Mastuti, S; Rinusu. (2007). Anggaran Responsif Gender: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Civic Education and Budget Transparancy Advocation (CIBa).

Mas R.L; Ekowati. (2009). Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program. Pustaka Citra: Surakarta.

Meier, P.; Lombardo, E; Bustelo, M; Maloutas, Maro Pantelideou. (2005). Gender mainstreaming and the benchmarking fallacy of women in political decision-making. The Greek Review of Social Research, Special Issue Differences in the framing of gender inequality as a policy problem accross Europe. Issue 117 B1, 2005 pp 35-61

Meier, P. and Celis, K. (2011). ‘Sowing the Seeds of its Own Failure: Implementing the Concept of Gender Mainstreaming’, Social Politics 18.4: pp 469–89

Milward, Kirsty; Mukhopadhyay, Maitrayee; Wong, Franz W. (2015). Gender Mainstreaming Critiques: Signposts or Dead Ends? Institute Development Study Bulletin Volume 46 Number 4, July 2015.

Mulyanyuma. (2016). The challenges in policy formulation, policy analysis and implementation in developing countries. Paper presented in Mbale District Local Government-Uganda February 5, 2016.

Moser, C.O.N. (1993). Gender planning and development: theory, practice and training. Routledge: London and New York

Nillson, P. (2013). Gender and Development: The Challenge of Mainstream. Concilience: The Journal of Sustainable Development Vol 10. Iss. 1 (2013) pp 125-135.

Nugroho D. R. (2004). Kebijakan Publik (formulasi implementasi dan evaluasi). PT. Gramedia: Jakarta

Nurhaeni, I.D.A. (2014). Penelitian Berperspektif Perempuan/Gender. Makalah.Semarang: UNS

Riyadi; Berlianti, D, Wichitra. (2014). Gender Mainstreaming & Pendekatan Efisiensi Wanita dalam Pembangunan. Tugas Kuliah. Bogor. IPB

Saleha, E; Tirtariandi, Y. (2015). Keberhasilan Implementasi Kebijakan PUG di Indonesia Menyongsong MEA, Prosiding Seminar Nasional (488-496). Fisip, UT.

Sintaningrum; Geru, H. Implementasi Kebijakan Publik dan Feminism. Makalah. Bandung: Unpad.

Siscawati, M.; Mahaningtyas, A. (2012). Gender justice: forest tenure and forest governance in Indonesia. Rights and Resources Institute Brief No. 3 of 4. Washington, DC.

Siscawati, M. (2015). Panduan PUG dalam Siklus Pengelolaan Program. Bogor, 2015.

Verloo, M. (2002). The Development of Gender Mainstreaming as a Political Concept for Europe. Conference Gender Learning. Leipzig 6-8 September 2002.

Warta Kebijakan Cifor, Bogor. Februari 2003

Zainuddin. (2014). Responsifitas Perencanaan Anggaran yang Berperspektif Gender dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, volume 2, nomor 1, halaman 1-6.

DOI: https://doi.org/10.20886/jped.2016.2.2.95-110

Copyright (c) Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa