EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (Hkm) PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG DI PULAU LOMBOK

Ryke Nandini

Sari


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan HKm dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan produksi dan hutan lindung. Penelitian ini dilakukan pada HKmdi Pulau Lombok, yaitu HKmUnit Sambelia yang mewakili HKmpada hutan produksi serta HKmSesaot dan HKm Darussadiqien yang mewakili HKm pada hutan lindung. Metode yang digunakan adalah survei lahan dan wawancara terhadap pemilik lahan HKm serta tokoh utama masyarakat. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif serta teknik skoring untuk menilai kondisi HKm baik secara teknis, ekonomis maupun kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan HKm di hutan produksi berada pada kondisi sedang (nilai skor 47,36) dengan faktor pembatas aspek teknis berupa kondisi biofisik dan kondisi tanaman, faktor pembatas aspek ekonomis dan kelembagaan berupa potensi ekonomi HKm dan sistem pengelolaan kelembagaan; (2) pengelolaan HKm di hutan lindung berada pada kondisi sedang (nilai skor HKm Sesaot 53,17 dan HKm Darussadiqien 45,77) dengan faktor pembatas aspek teknis penerapan teknik usaha tani dan konservasi, faktor pembatas aspek ekonomis dan kelembagaan berupa dampak ekonomi HKmdan sistem pengelolaan kelembagaan.


Kata Kunci


Hutan kemasyarakatan; hutan lindung; hutan produksi; pengelolaan Hkm

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Anonim. Pengalaman Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di NTB. www.dephut.go.id. diakses 12 Desember 2007.

Arsyad, S. 1989. Konservasi Tanah dan Air. Penerbit IPB. Bogor.

Balai Pengelolaan DAS Dodokan Moyosari. 2008. Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008.

Basri, H.M. 2010. Apa itu Hydrogel? www. inkhydrogel.blogspot.com. Diakses 15 Februari 2010.

Departemen Kehutanan. 1995. Manual Kehutanan. Kopkarhutan. Jakarta.

Dinas Kehutanan Propinsi NTB. 2007. Pembentukan KPH di Propinsi NTB. Makalah Konsultasi Publik Pembentukan KPH di Propinsi NTB. Mataram.

___________. 2007. Statistik Kehutanan Propinsi NusaTenggara Barat. Mataram.

Dirjen RRL. 1986. Pola Pengembangan HKm. Direktorat Penghijauan dan Pengendalian Perladangan. Jakarta.

ITTO. 2001. Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari di Indonesia : Hutan Tanaman untuk Penciptaan Sumber Daya. Seri 3 Hasil Laporan Misi Teknis ITTO untuk Indonesia. Biro KLN Departemen Kehutanan.

Killham, K.1994. Soil Ecology. Cambridge University Press.

Media DAS. 2007. Perubahan Paradigma Pembangunan Kehutanan: Kerjasama Pusat dan Daerah Sangat Diperlukan. Edisi 07/Tahun I/Desember 2007. Jakarta.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/MenhutII/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Pusat Kajian Sumberdaya Kehutanan (PKSK). 2001. Studi Dampak Keberhasilan Program Hutan Kemasyarakatan. Laporan Akhir. Kerjasama Forum Koordinasi Hutan Kemasyarakatan Propinsi NTB dengan PKSK Fakultas Pertanian Unram.

SK. Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2004 tentang Panduan Teknis Indikator dan Kriteria Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat.

Tika, M.P. 2005. Metode Penelitian Geografi. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Zainal B. 2007. Pengalaman Menyelenggarakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahan Masukan dalam Kegiatan Konsultasi Publik Draft Permenhut tentang HKM dan Hutan Desa. Mataram.




DOI: https://doi.org/10.20886/jpht.2013.10.1.43-55

##submission.copyrightStatement##

JURNAL PENELITIAN HUTAN TANAMAN INDEXED BY:

More...

Copyright of Jurnal Penelitian Hutan Tanaman (JPHT)

eISSN : 2442-8930 pISSN : 1829-6327

JPHT is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.