KAJIAN TATA NIAGA KAYU RAKYAT DI PULAU JAWA BAGIAN BARAT

Rachman Effendi

Sari


Kebutuhan kayu di Pulau Jawa bagian barat khususnya Jawa Barat, DKI. Jakarta dan Banten, saat ini diperoleh dari hutan rakyat (HR), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan HutanAlam (HA). Ketika pasokan kayu bulat yang berasal dari hutan alam produksi mengalami penurunan sementara pasokan kayu dari HTI belum dapat diandalkan, maka hutan rakyat diharapkan dapat berperan penting sebagai pemasok kayu baik untuk kebutuhan industri dalam negeri maupun ekspor. Peredaran kayu rakyat di pulau Jawa bagian barat, masih belum dapat diketahui sehingga dilakukan kajian mengenai tata niaga peredaran kayu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji rantai tata niaga dan distribusi pemasaran kayu rakyat di bagian barat Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Penelitian ini dilaksanakan selama satu tahun mulai bulan Juli sampai dengan November 2009 di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, rantai tata niaga kayu rakyatdi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten terdiri dari 6 (enam) saluran yaitu: 1) Petani-konsumen akhir; 2) Petani-pedagang perantara-konsumen akhir,3) Petani-pedagang perantara-industr ipengolahan kayu4) Petani-industri penggergajian-pedagang kayu-industri pengolahan kayu konsumen akhir, 5) Petani-pedagang perantara-pedagang kayu industri pengolahan kayu-konsumen akhir. Kayu yang diperdagangkan adalah kayu akasia, afrika, mahoni, jati, sengon, gmelina dan kayu durian, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan marjin pemasaran, dari ke lima saluran tersebut saluran yang memiliki distribusi margin keuntungan paling besar adalah saluran satu. Kondisi tersebut terjadi karena saluran satu merupakan saluran terpendek dan petani langsung menjual kayu kekonsumen akhir tanpa melalui perantara.




Kata Kunci


Distribusi; kayu rakyat; marjin tata niaga

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Darusman, D. dan W. Nurheni. 2007. Aspek Ekonomi Rakyat (Skim Pendanaan).Makalah pada Stadium General Pekan Rakyat II tgl. 30 Oktober 2007 di Ciamis Jawa Barat.

Dinas Kehutanan Provinsi Banten. 2006. Statistik Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Propinsi Banten Serang 2007. Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat. 2007.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Tahun 2006.

Effendi, R. dan S. Antaatmaja. 1999. Pola Distribusi Kayu Penghara untuk Industri Penggergajian di Daerah Jawa Tengah. Jurnal Penelitian Hasil , Vol. 6 No. 2 (1989) pp. 94-99. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil . Bogor.

afsari,A.2009.Keragaan Industri Kayu Rakyat Di Wilayah Cianjur Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Tanggeung) [Skripsi]. Bogor: Departemen Manajemen . Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

artono. 2004. Strategi Pemantapan Pangsa Pasar Produk Primer dan Sekunder yang Unggul. Makalah Tanggapan Dalam Seminar Strategi Pengembangan Industri Perkayuan Yang Lestari, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kehutanan dan ITTO,di Jakarta,7 Desember2004.




DOI: https://doi.org/10.20886/jpht.2011.8.4.251-258

##submission.copyrightStatement##

JURNAL PENELITIAN HUTAN TANAMAN INDEXED BY:

More...

Copyright of Jurnal Penelitian Hutan Tanaman (JPHT)

eISSN : 2442-8930 pISSN : 1829-6327

JPHT is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.