ANALISIS ASPEK SOSIAL EKONOMI UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN DAS MOYO, KABUPATEN SUMBAWA, NUSA TENGGARA BARAT

Nur Ainun jariyah

Abstract


DAS Moyo merupakan salah satu dari DAS prioritas dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014. Permasalahan DAS Moyo yang menjadi isu pokok adalah  ketergantungan penduduk terhadap lahan yang cukup tinggi sehingga berdampak pada tingginya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, luasnya degradasi lahan dengan luasnya  sebaran lahan kritis, pencemaran air sungai, kerusakan daerah tangkapan air dan perambahan lahan serta ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaannya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan DAS di DAS Moyo berdasarkan aspek sosial ekonomi kelembagaan. Penelitian ini dilaksanakan di DAS Moyo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Metoda yang digunakan adalah Pedoman Monev DAS P04 tahun 2009  dan Permenhut No. P.61 Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah (1) berdasarkan P 04 tahun 2009, DAS Moyo secara keseluruhan memberikan hasil sedang (skor 2,9). Aspek sosial kriteria sedang (skor 3,2), ekonomi  masuk kriteria agak baik (skor 2,5) dan kelembagaan masuk kriteria sedang (skor 2,9) yang perlu mendapat perhatian khusus adalah tekanan penduduk yang memberikan kriteria jelek (skor 5), (2) berdasarkan P 61 tahun 2014, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Indeks Ketersediaan Lahan sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa masih banyak tersedia lahan untuk lahan pertanian dan tingkat kesejahteraan penduduk buruk dilihat dari jumlah Kepala Keluarga miskin dan Kepala Keluarga total.


Keywords


Kinerja DAS, Pengelolaan DAS, DAS Moyo, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kelembagaan

Full Text:

PDF

References


Adi, R. N., & Pramono, I. B. (2018). Analisis ketersediaan air di DAS Brang Kua Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. In Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS IX 2018 Restorasi Sungai : Tantangan dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (pp. 102–110).

Adi, R. N., & Savitri, E. (2017). Daya Dukung DAS Brantas Berdasarkan Evaluasi Kriteria Tata Air. In Prosiding Seminar Nasional Gegrafi UMS 2017 Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Berkelanjutan. Muhammadiyah University Press. Retrieved from https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9169

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa. (2011). Sumbawa Dalam Angka 2011. BPS. Retrieved from www.BPS.go.id

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat. (2012). Sumbawa dalam Angka 2012. BPS. Retrieved from www.BPS.go.id

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat. (2013). Sumbawa dalam Angka 2013. BPS. Retrieved from www.BPS.go.id

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat. (2014). Sumbawa dalam Angka 2014. BPS. Retrieved from www.BPS.go.id

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat. (2015). Kabupaten Sumbawa dalam Angka 2015. BPS. Retrieved from www.BPS.go.id

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat. (2016). Kabupaten Sumbawa dalam Angka 2016. BPS. Retrieved from www.BPS.go.id

Basuki, T. M. (2012). Teknologi Konservasi Air Pendukung Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. In Prosiding Workshop Penelitian Dan Pengembangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (pp. 107–120). Retrieved from http://www.forda-mof.org/files/2012P_Workshop_Litbang_DAS.pdf#page=118

BPS. (2017). Kabupaten Kebumen dalam Angka 2017. BPS Kabupaten Kebumen. Retrieved from www.BPS.go.id

Cahyat, A. (2004). Bagaimana Kemiskinan diukur? Beberapa model perhitungan kemiskinan di Indonesia. CIFOR, 1–8.

Cahyono, S. A. (2017). Identifikasi Tingkat Kerentanan Sosial Ekonomi Kelembagaan Untuk Perencanaan Pengelolaan DAS Duriangkang, Batam. In Prosiding Seminar Nasional Gegrafi UMS 2017 Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Berkelanjutan (pp. 813–823).

Caya, Gunawan, T., Suprodjo, S. W., & Muta ’ali, L. (2014). Optimalisasi Penggunaan Lahan Untuk agroforestri Di Daerah Aliran Sungai Cimanuk Propinsi Jawa Barat. Jurnal Teknosains, 4(1), 39–53.

Firdaus, W. (2015). Studi Penentuan Kinerja Kelestarian dan Sosial Pengelolaan DAS di Sub DAS Lesti. Docplayerinfo.

Hidayat, L., Susanto, S., Sudira, P., & Jayadi, R. (2014). Penilaian Kinerja Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Model Hidrologi Elementer Kasus : Daerah Tangkapan Air Waduk Mrica. AGRITECH, 34(3), 337–346.

Indrawati, D. R., Purwanto, & Paimin. (2009). Formulasi kerentanan sosial ekonomi dan kelembagaan sebagai diagnosis degradasi lahan. In Ekspose Hasil Litbang Teknologi Pengelolaan DAS dalam Upaya Pengendalian Banjir dan Erosi/Sedimentasi (pp. 145–172).

Jariyah, N. A. (2017). Kajian Kinerja DAS di KHDTK Cemoro Modang dalam Mendukung Pengelolaan DAS. In Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2017 (pp. 431–438).

Jariyah, N. A. (2018). Daya Dukung Lahan di Kawasan Hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Gombong. Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 2(1), 35–44.

Jariyah, N. A. (2019). Evaluasi Kinerja Sosial Ekonomi DAS Brantas Berdasarkan Penerapan P61/Menhut-II/2014. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 16(9), 95–114. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Jariyah, N. A., & Pramono, I. B. (2011). Aplikasi sidik cepat degradasi sub DAS dengan monitoring dan evaluasi kinerja sub DAS (lingkup kabupaten dominan). In Prosiding Semiloka “Riset Pengelolaan DAS Menuju Kebutuhan Terkini” Surakarta, 27-28 Juni 2011 (pp. 27–28).

Khoiriyah, N., Muhaimin, A. W., & Hanani, N. (2014). Penerapan Usaha Tani KOnservasi dan Kelayakan Finansial Usaha Tani di Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu (Studi kasus di Desa Sumber Brantas dan Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). AGRISE Agricultural Socio-Economics Journal, 14(3), 182. Retrieved from http://agrise.ub.ac.id/index.php/agrise/article/view/129

Kusuma, D. L. (2018). Evaluasi Kinerja Daerah Aliran Sungai Bedadung Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Jember.

Nugroho, S. P. (2000). Minimalisasi Lahan Kritis Melalui Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan KOnservasi Tanah dan Air secara Terpadu. Jurnal Teknologi Lingkungan, 1(no 1, Januari 2000), 73–82.

P 04/V-SET/2009. (2009). Lampiran Peraturan Dirjen RHL dan Perhutanan Sosial tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. (2017). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.61/Menhut-II/2014. (2014). Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (2008). Pemerintah Republik Indonesia. Retrieved from http://jdih.esdm.go.id/peraturan/PP No. 26 Thn 2008.pdf

PP 37 tahun 2012. (2012). Peraturan Pemerintah no 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Retrieved from http://www.forda-mof.org/files/PP.37_2012_PENGELOLAAN_DAS_.pdf

PPID Kabupaten Sumbawa. (2015). Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Tindak Pengelolaan DAS Moyo. Retrieved from http://ppid.sumbawakab.go.id/informasi-460--rapat-pembahasan-penyusunan-rencana--tindak-pengelolaan-das-moyo.html

Purwita, T., Harianto, Sinaga, B. M., & Kartodihardjo, H. (2009). Analisis keragaan ekonomi rumahtangga: studi kasus pengelolaan hutan bersama masyarakat di Pengalengan Bandung Selatan. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 6(1). Retrieved from http://forda-mof.org/files/26.ANALISIS KERAGAAN EKONOMI RUMAH TANGGA STUDI KASUS PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI PANGALENGAN BANDUNG SELATAN.pdf

Puspitasari, A. (2011). Analisis Daya Dukung Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Kendal. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.




DOI: https://doi.org/10.20886/jpkf.2020.4.2.95-114

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright©2018 | Jurnal Penelitian Kehutanan Faloak (JPKF)

eISSN : 2579-5805, pISSN : 2620-617X
JPKF is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 

Jurnal Penelitian Kehutanan FALOAK indexed By: