IDENTIFIKASI TENURIAL SEBAGAI PRA-KONDISI UNTUK IMPLEMENTASI REDD+

Abstract

Posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan terluas, jumlah penduduk yang tinggi dan masih menghadapi tingkat deforestasi dan degradasi hutan memiliki daya tarik tersendiri untuk mengetahui bagaimana pengaruh kondisi tenurial dan keterlibatan parapihak untuk pelaksanaan REDD+. Tenurial dan potensi konflik para pihak dalam konteks local dan nasional penting untuk diketahui sebagai basis alokasi peran, tanggung jawab dan manfaat untuk pelaksanaan REDD+.
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi tenurial yang ada saat ini yang dapat mempengaruhi implementasi REDD+. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode (RaTA) yang secara khusus dimodifikasi dan diadaptasi untuk penelitian ini. Analisis terhadap temuan di lapangan memperlihatkan variasi kondisi tenurial yakni: (a) Kabupaten Merangin khususnya dan Provinsi Jambi secara umum relatif memiliki banyak konflik lahan dengan upaya penyelesaian yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan formal, (b) Kabupaten Berau secara umum dan Desa Long Duhung pada khususnya potensi konflik lahan tidak terlalu besar dengan upaya penyelesaian melalui kesepakatan informal, dan (c) Kondisi tenurial di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur lebih terjamin karena status dan batas kawasan yang pasti serta pengakuan masyarakat sekitar atas keberadaan kawasan hutan TNMB. Penelitian ini menyarankan perlunya dilakukan penatabatasan lahan secara partisipatif yang melibatkan para pihak termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat sekitar.
Rapid Land Tenure Assessment