ZONING AREAL HUTAN DAN KONFLIKNYA

Abstract

Sejak tahun 1970 an pemanfaatan lahan untuk berbagai tujuan pembangunan telah mengalami percepatan dengan pelaksanaan program-program pengembangan tanaman pangan, transmigrasi, pemukiman penduduk dan pemberian konsesi untuk pengusahaan hutan yang hampir menyebar diseluruh kepulauan Indonesia. Menindaklanjuti situasi ini Menteri Pertanian menekankan kepada Gubernur untuk tetap mempertahankan kawasan hutan untuk berbagai fungsi seperti pengaturan tata air, koservasi keanekaragaman hayati dan untuk produksi kayu dan jasa lainnya secara lestari. Untuk tujuan di atas sesuai dengan kondisi biofisik, setiap propinsi harus menyediakan kawasan untuk hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi dan hutan konversi untuk kebutuhan lain jika diperlukan. Pada tahun 1980 an berbagai peruntukan di atas ditetapkan dalam suatu kesepakatan yang disebut dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Dengan hanya berdasarkan peta TGHK, konversi lahan untuk kebutuhan diluar sektor kehutanan telah menimbulkan berbagai ketidak puasan di daerah. Kemudian untuk merespon ketidak puasan tersebut pemerintah mengeluarkan Rencana Tata Ruang Wilayah per Propinsi yang disusun berdasarkan kebutuhan berbagai sektor. Tetapi dalam pelaksanaannya, keberadaan masyarakat yang tinggal dan hidup didalam kawasan hutan belum dapat diakomodasi secara jelas dalam Tata Ruang Wilayah tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji permasahan tesebut di atas dengan mengumpulkan bahan-bahan dari lapangan, mereview berbagai peraturan perundangan dan merekomendasikan berbagai solusi. Untuk mengakomodasikan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan penggunaan kawasan/lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebaiknya pemerintah segera menyempurnakan rencana tataruang yang memasukkan unsur masyarakat sebagai salah satu faktor yang dapat memanfaatkan kawasan/lahan/hutan untuk menopang kehidupan mereka yang sesuai dengan fungsi kawasan yang ada.