COST AND BENEFIT IMPLICATIONS OF SVLK IMPLEMENTATION TO SMALL-SCALE TIMBER SECTOR
Abstract
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Adams, M., & Asycarya, D. (2012). Timber industry stakeholder's mapping (Report for the European Commission). Jakarta: European Commission.
BPKH. (2009). Potensi kayu dan karbon hutan rakyat di Pulau Jawa tahun 1990-2008. Kerjasama BPKH XI dengan MFP II. Yogyakarta.
Dinas Kehutanan Provinsi DI Yogyakarta. (2012). Jumlah industri pengolahan kayu berkapasitas kurang dari 2.000 m per tahun menurut kabupaten/kota di Yogyakarta tahun 2011. Yogyakarta: Dinas Kehutanan Provinsi DI Yogyakarta.
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. (2012). Jumlah dan kapasitas industri pengolahan kayu di Jawa Timur tahun 2012. Surabaya: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Jombang. (2012). Jumlah industri perkayuan skala kecil (kapasitas terpasang di bawah 2.000 m per tahun) di Kabupaten Jombang, 2010 dan 2012. Jombang: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Jombang.
Ditjen Bina Usaha Kehutanan. (2012a). HPH/IUPHHK hutan alam yang melaksanakan PHPL skema P38/Menhut-II/2009 (Laporan Kinerja PHPL). Jakarta: Ditjen Bina Usaha Kehutanan.
Ditjen Bina Usaha Kehutanan. (2012b). Statistik Kehutanan Indonesia 2011. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
FSC. (2013). Global FSC certificate: Type and figure. Retrieved from https://ic.fsc.org/preview.facts-and-figures-december-2013.a2834.pdf (December 23, 2013).
Indrawan. (2012). Strategi implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada industri furnitur di Indonesia (Tesis). Program Studi Magister Manajemen Agribisnis, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
LEI. (2013). FMU and manufacture LEI certified updated July 2013. Retrieved from http://www.lei.or.id/file/FMU%20&%20Manufacture%20certified%20LEI_July%202013.pdf. (July 20, 2013).
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.P.8/VI-BPPHH/ 2011 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/ Menhut-II/2013 tentang standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/ Menhut-II/2010 tentang standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu atas pemegang izin atau pemegang hutan hak.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.42/ Menhut-II/2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan P.38/Menhut-II/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.45/Menhut-II/2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan No P.38/Menhut-II/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan surat asal usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No P.38/Menhut-II/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/ Menhut-II/2009 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.35/Menhut-II/2008 tentang izin usaha industri primer hasil hutan.
Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/ 2012 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan.
The Jakarta Post. (2013, September 30). RI, EU sign agreement on legal timber trade. Diunduh dari http://www.thejakartapost.com/news/201/09/30/ri-eu-sign-agreement-legaltimber-trade. html.
Klassen, A.W. (2010). Domestic demand: The black hole in Indonesia's forest policy. In M. Witt & J.V. Dam (Eds.), Chainsaw milling: Supplier to local markets (pp. 15-22). Wageningen, Netherlands: Tropenbos International.
Ratnasingam, J., Macpherson, T.H., Ioras, F., & Abrudan, I.V. (2008). Chain of custody certification among Malaysian wooden furniture manufacturers: status and challenges. International Forestry Review, 10(1),23-28.
Setiadi, W.T. (2006). Analisis strategi pengembangan penggunaan bahan baku kayu bersertifikat ekolabel di Indonesia (Tesis). Program Studi Magister Manajemen Agribisnis, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Suryani, A.G.N., Shahwahid, H.O.M., Fau-zi, P.A., Alias, R., & Vlosky, R.P. (2011). Assessment of chain of custody certification costs for sawnwood manufacturers in Peninsular Malaysia. Journal of Tropical Forest Science,
(2),159-165.
DOI: https://doi.org/10.20886/jpsek.2014.11.3.175-198
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2014 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Indexed by:
...More
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan (JPSEK)
eISSN : 2502-4221 pISSN : 1979-6013
JPSEK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.