Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial

Indah Novita Dewi

Abstract


Masyarakat sekitar hutan pada umumnya miskin dan berpendidikan rendah. Keterbatasan tersebut membuat mereka seringkali merambah kawasan hutan karena keterdesakan ekonomi dan terbatasnya lahan garapan. Luasnya kawasan hutan yang telah diokupasi oleh masyarakat menunjukkan lemahnya negara dari sisi pengamanan hutan. Tidak ada jalan lain menyelamatkan hutan, kecuali dengan melibatkan masyarakat pada pengelolaan hutan. Sebagai upaya legalisasi akses masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, pemerintah mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial. Tentunya kebijakan ini bukan sekadar bagi-bagi lahan hutan untuk masyarakat, melainkan disertai aturan-aturan yang mengamankan keberadaan pohon di dalam hutan sampai batas usia panennya. Kebijakan ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, satu untuk kesejahteraan masyarakat dan yang lain untuk kelestarian hutan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan program perhutanan sosial. Meskipun masih banyak kendala dalam implementasi program perhutanan sosial, namun ke depan program ini diharapkan mampu menanggulangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Penanggulangan kemiskinan melalui program perhutanan sosial dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam kelompok-kelompok tani. Pemberdayaan masyarakat dilakukan, baik melalui peningkatan kapasitas petani maupun pemberdayaan ekonomi lokal. Setiap wilayah memiliki karakter yang berbeda, dan oleh sebab itu, komoditas yang dikembangkan setiap wilayah juga berbeda-beda sesuai dengan potensinya masing-masing. Komoditas yang dikembangkan diharapkan dapat mengisi pasar nasional dan internasional dengan sistem bisnis sosial yang diselenggarakan oleh kelompok tani melalui koperasi dan mitra. Keuntungan dari bisnis sosial ini pada ujungnya akan kembali kepada kelompok tani, sehingga dapat sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan anggota, selain diputar kembali untuk mengembangkan usaha lebih lanjut dengan tetap mengutamakan kelestarian hutan.

Keywords


Kemiskinan; kawasan hutan; perhutanan sosial; bisnis sosial; penanggulangan kemiskinan

Full Text:

PDF

References


Awang, S.A. 2007. Politik Kehutanan Masyarakat. Center for Critical Social Studies (CCSS) dan Kreasi Wacana. Yogyakarta.

Dewi, I.N. 2017a. Kemiskinan dan penanggulangannya melalui program kehutanan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pusat Studi Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Disertasi. Tidak diterbitkan.

Dewi, IN. 2017b. Produksi Tanaman Pangan pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Prosiding Seminar Nasional Perhutanan Sosial Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Makassar.

Dewi, IN. 2018. Perhutanan sosial, kemiskinan, dan pendidikan. Policy Brief 12 (7). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim. Bogor. Draft Proses Terbit.

Dirjen PSKL. 2016. Pesona. Perhutanan Sosial Nusantara. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

http://www.menlhk.go.id/tinymcpuk/gambar/file/PeSoNa%20(Perhutanan%20Sosial%20Nusantara).pdf Diakses tanggal 10 November 2018.

Faharuddin. 2012. Mengukur pencapaian penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia 2010. Jurnal Agro Ekonomi 30(2):145-157.

Galudra G, Y. Buana, dan N. Khususiyah. 2010. Mau melangkah ke mana pengelolaan hutan sesaot? Brief No. 09 Policy Analisis Unit. World Agroforestry Centre. Bogor.

Karyana, A. 2017. Perhutanan Sosial dalam Perspektif Green Politic Dynamic. Materi pada International Academic Conference. Bandung.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. 2017. Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan. Prosiding Seminar Nasional Perhutanan Sosial Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Makassar.

Manyamsari I, dan Mujiburrahmad. 2014. Karakteristik petani dan hubungannya dengan kompetensi petani lahan sempit. Agrisep 15(2):58-74.

Muhsi, M.A. 2017. Legal Review Perhutanan Sosial. Multistakeholder Forestry Programme 3.

Peluso, N.L. 2006. Hutan Kaya, Rakyat Melarat. Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa. Konphalindo. Jakarta.

Sawitri, R dan M. Bismark. 2017. Pengelolaan hutan bersama masyarakat di KPH Jogjakarta (Studi Kasus, Wisata Alam Kalibiru, Hutan Lindung Sermo). Prosiding Seminar Nasional Perhutanan Sosial Peranan Hutan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Makassar.

Suharti, S., K.L. Ginoga, Murniati, D. Octavia, A. Windyoningrum. 2017. Langkah strategis menuju percepatan realisasi capaian program perhutanan sosial. Policy Brief 11 (08) 2017. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim.

Sunderlin, W.D. 1997. An ex-post methodology for measuring poor people’s participation in social forestry: an example from Java, Indonesia. Agroforestry Systems 37:297-310.

Suyanto S, dan N. Khususiyah. 2006. Imbalan jasa lingkungan untuk pengentasan kemiskinan. Jurnal Agro Ekonomi 24(1):95-113.

Warsito, S.P. 2011. Konsepsi Pendapatan Nasional Berkelanjutan (PDB Hijau). Makalah Seminar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau. Universitas Sriwijaya. Palembang.

Wiratno. 2017. Tantangan Perhutanan Sosial dan Peran CSO. Kata Pengantar pada Prosiding Lokakarya “Strategi Penguatan Perhutanan Sosial dan Peran CSO. Trobenbos Indonesia. Bogor.

Wollenberg, E., B. Belcher, D. Sheil, S. Dewi dan M. Moeliono. 2004. Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia? Governance Brief Desember 2004. Cifor. Bogor.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Buletin Eboni

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed by: