GOOD GOVERNANCE DALAM 5 KEBIJAKAN PRIORITAS DEPARTEMEN KEHUTANAN

Muhammad Zahrul Muttaqin

Abstract


Pengusahaan hutan alam Indonesia dalam skala besar dan laju konversi hutan yang tinggi telah menyebabkan permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemerintah, melalui departemen kehutanan telah menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas untuk menangani persoalan-persoalan di bidang kehutanan. Kelima kebijakan prioritas tersebut adalah : (1) Pemberantasan pencurian kayu dari hutan negara dan perdagangan kayu illegal; (2) Revitalisasi
sektor kehutanan (khususnya industri kayu); (3) Rehabilitasi dan koservasi sumberdaya hutan; (4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan; dan (5) pemantapan kawasan hutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan prioritas tersebut telah dirumuskan dan dimplementasikan berdasarkan kaidah-kaidah good forest governance. 

Analisis kebijakan ini merupakan evaluasi kualitatif atas paket kebijakan prioritas Departemen Kehutanan dengan menyusun kriteria dan indikator kebijakan yang baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa program-program yang dirancang oleh Departemen Kehutanan masih belum diperlengkapi dengan piranti pengawasan dan prosedur pelaporan yang baik. Lebih jauh lagi, program atau kebijakan nasional masih belum mampu mendayagunakan sumberdaya ilmiah, terutama teknologi sebagai justifikasi ataupun alat memperbesar peluang keberhasilan.


Keywords


Kebijakan, prioritas, pemerintah

Full Text:

Untitled

References


Departemen Kehutanan. 2004. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.456/Menhut-II/2004 Tentang 5 (Lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan DalamProgram Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu, Departemen Kehutanan, Jakarta.

FAO. 2005. State of the World's Forests 2005, Food and Agriculture Organization, Rome.

Kanowski, P.J. 1998. Reflection on Forestry and the Forest Products Industries at the Millennium, Commonwealth Forestry Review, 77(2):130-35.

Mayers, J. and S. Bass. 1999. Policy that works for forests and people. Policy that works series no. 7: Series Overview. International Institute for Environment and Development. London.

Scherr, S.J., A. White and D. Kaimowitz. 2002. Making Markets Work for Forest Communities, Policy Brief, Forest Trends. Washington, D.C.

Sudirman, D. William and S. McGrath. 2005. Public Participation in Local Forestry Policymaking after Decentralization: Uncertainties, challenges and expectations in Tanjung Jabung District, Jambi Province, Decentralisation Brief No. 3, January 2005, Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor, Indonesia.

White, A. and A. Martin. 2002. Who Owns the World's Forests?: Forest tenure and public forests in transition, Forest Trends and Center for International Environmental Law. Washington, D.C.




DOI: https://doi.org/10.20886/jakk.2008.5.3.143-151

Copyright (c) 2016 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.