ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM INSENTIF BAGI USAHA KEHUTANAN

Satria Astana, M Zahrul Muttaqin, Nunung Parlinah, Indartik Indartik

Abstract


Menjelang tahun 1990-an, ekspor hasil hutan menduduki peringkat satu ekspor non-migas namun sekarang menurun menduduki peringkat ketiga setelah elektronika dan tekstil. Perkembangan kinerja HPH cenderung menurun namun degradasi sumberdaya hutan tetap meningkat, sementara kinerja HTI dan HKm tergolong lamban. Kenyataan menunjukkan dampak pengganda (multiplier effect) sektor kehutanan tergolong tinggi dan penurunan kinerjanya berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Karenanya suatu kebijakan yang efektif perlu diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini kebijakan sistem insentif merupakan salah satu kebijakan yang dapat diadopsi. Melalui kebijakan sistem insentif, pelaku ekonomi dan masyarakat yang terlibat dalam usaha (bisnis) kehutanan diharapkan lebih bergairah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Indikator dari situasi yang diharapkan ini akan ditunjukkan oleh terwujudnya efisiensi dan daya saing serta green market hasil hutan. Secara teknis, efektivitas kebijakan sistem insentif bergantung pada ketepatan jenis, bentuk, dan besaran insentif yang diberikan. Secara politis, efektifitas kebijakan sistem insentif bergantung pada kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas instansi yang terlibat. Keberhasilan pelaksanaankebijakan harus didasarkan pada hasil MONEV, yang keakuratannya bergantung pada ketepatan ukuran-ukuran dampak yang dikembangkan dan digunakan.


Keywords


Usaha kehutanan, degradasi hutan, kebijakan, sistem insentif, pengelolaan hutan lestari,

Full Text:

PDF

References


Alqadrie, S.I. 1990. Ethnicity and Social Change in Dayaknese Society of West Kalimantan, Indonesia. PhD Dissertation. Univ. of Kentucky. Lexington. APHI. 2002. Evaluasi Kinerja 30 HPH Berdasarkan Kriteria ITTO. APHI. Jakarta. Astana S., D. Djaenudin dan M. Z. Muttaqin. 2003. Kajian Peranan Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Daerah. Laporan Penelitian Tahun 2002. Puslitbang Sosek Kehutanan. Bogor. Astana S., M. Z. Muttaqin dan D. Djaenudin. 2002. Analisis Dampak Kebijakan Konversi Lahan Hutan. Laporan Penelitian Tahun 2002. Puslitbang Sosek Kehutanan. Bogor. Baplan. 2002: Statistik Kehutanan Indonesia 2001. Baplan. Jakarta. Coelfer, C. J. P., R. L. Wadley, E. Harwell, and R. Prabhu. 2001. Assessing Intergenerational Access to Resources: Using Criteria and Indicators in West Kalimantan, Indonesia in People Managing Forests: The Links between Human Well-Being and Sustainability, Coelfer and Byron. Resources for The Future ed. by and CIFOR. Washington. Dwiprabowo, H., S. Grulois, P. Sist, and K. Kartawinata. 2002. Cost-benefit Analysis of Reduced-Impact Logging in a Lowland Dipterocarp Forest of Malinau, East Kalimantan, in Technical Report Phase 11997 - 2001, ITTO Project PD 12/97 REV. 1(F) Forest, Science and Sustainability: The Bulungan Model Forest. ITTO and CIFOR. Depperindag dan Sucofindo. 2001. Peningkatan Efisiensi Expor-Impor untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional. Kerjasama antara Depperindag dan Sucofindo. Jakarta. Depperindag. 2003. Ekspor Non Migas Utama Menurut Sektor. http://www.dprin.go.id. Ditjen BPK. 2002. Data Evaluasi Kinerja HTI. Jakarta _________. 2001. Data Evaluasi Kinerja HPH. Jakarta Fahutan IPB. 2003. Peninjauan Menyeluruh Terhadap Pungutan Sektor Usaha Kehutanan. Makalah Utama Workshop Nasional Rasionalisasi Sistem Pungutan pada Pengusahaan Hutan Alam di Indonesia. Diselenggarakan oleh Fahutan IPB, 26 Juni 2003. Bogor. Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia. 2003. Pernyataan Sikap Lima Pimpinan Pendidikan Kehutanan terhadap Penambangan Hutan Lindung. Siaran Pers.

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 4 No. 1, Maret 2007 : 39 - 63

Ginoga, K. L. 2003. Kontroversi Tangible dan Intangible Hutan. Info Sosek. Siap Terbit.

Idris, M. M. dan Sona Suhartana. 1996. Limbah Kayu Akibat Pembuatan Jalan Hutan dan Tebang Bayang pada Enam Hak Pengusahaan Hutan di Kalimantan Timur. Buletin Penelitian Hasil Hutan 14 (1): 7 - 15. Puslitbang Hasil Hutan dan Sosial Ekonomi Kehutanan. Bogor.

ITTO. 2003. Market Information: Tropical Timber Market Report, 16 - 30th June 2003. http://www.itto.or.jp/market/recent/mns061603.html#1.

Panayotou, T. 1993. Green Markets: The Economics of Sustainable Development. ICS Press. California.

Rohadi, D.dan Bakir Ginoga. 1994. Sifat Penggergajian dan Pengerjaan Beberapa Jenis Kayu HTI. Jurnal Penelitian Hasil Hutan 12 (1): 5 - 8. Puslitbang Hasil Hutan. Bogor.

Subarudi dan S. Astana. 2002. Analisis Nilai Tegakan Hutan Alam dalam Revaluasi Nilai Kayu. Puslitbang Sosek Kehutanan. Bogor.

Suhartana, S. 1994. Penetapan Besarnya Limbah Penebangan serta Upaya Penekanannya. Jurnal Penelitian clan Pengembangan Kehutanan 9 (3): 25 - 31. Badan Litbang Kehutanan. Bogor.

Suhartana, S. 2002. Dampak Pembalakan Berwawasan Lingkungan Terhadap Kerusakan Tegakan dan Biaya Penyaradan di Hutan Produksi Alam. Buletin Penelitian Hasil Hutan 20 (4) 285- 301. Puslitbang Teknologi Hasil Hutan. Bogor.

Silitonga, T. 1990. Masalah Bahan Baku dan Teknik Pengolahan dalam Industri Sekunder Perkayuan. Prosiding Diskusi Industri Perkayuan. Badan Litbang Kehutanan. Departemen Kehutanan. Jakarta.

Silviani. 1993. Analisis Biaya Energi Pada Beberapa industri Kayu Lapis di Kalimantan Timur.1993. Jurnal Penelitian Hasil Hutan 11: (2) 80 - 85. Puslitbang Hasil Hutan. Bogor.

Suparna, N. 2002. Rasionalisasi Pungutan di Sektor Kehutanan Mendesak Dilakukan. Makalah Raker APHI. Denpasar.

Thaib, J. 1985. Pengaruh Penggunaan Traktor Terhadap Tegakan Tinggal Pada Beberapa Pengusahaan Hutan Di Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Hasil Hutan 2 (3): 10 - 14. Puslitbang Hasil Hutan. Bogor




DOI: https://doi.org/10.20886/jakk.2007.4.1.39-63

Copyright (c) 2017 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.