KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

Abstract

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten potensial untuk pengembangan hutan 3rak yat di Jawa Barat dengan produksi kayu tahunannya sebesar 325.000 m. Meskipun Ciamis telah mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) No. 19 Tahun 2004 berkaitan dengan sistem tata usaha kayu (TUK), sistem TUK tersebut masih memiliki kendala dalam penerapannya di lapangan. Oleh karena itu kajian tentang pasokan dan kebutuhan kayu serta sistem TUK nya sangat dibutuhkan. Kajian ini menggunakan sebuah metoda sintesa terfokus (a focused synthesis method). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan kayu bulat di Ciamis sebesar 2 - 4 kali lipat dari total produksi kayu bulat yang tercacat. Kelangkaan bahan baku kayu ini menuntut sebuah kebijakan restrukturisasi industri kayu di Ciamis. Masalah-masalah yang timbul dalam penerapan TUK adalah: (i) penyuluh kehutanan yang bekerja rangkap sebagai perantara pengurusan dokumen kayu, (ii) pengecekan di lapangan kadangkala tidak dilakukan, (iii) kepala desa hanya menandatangani surat asal usul kayu tanpa verifikasi di lapangan, (iv) pengurusan dokumen masih sulit dan biroktatis.
Untuk mengatasi masalah tersebut ada 4 (empat) strategi yang meliputi: (1) penyamaan persepsi tentang SKSHH, (2) sistem TUK sesuai dengan asal usul kayu, (3) sistem TUK yang mudah dan murah, dan (4) revitalisasi peran dan fungsi penyuluh.