KEBIJAKAN PENENTUAN BENTUK INSENTIF PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DI WILAYAH GUNUNG SAWAL, CIAMIS DENGAN METODA AHP

Abstract

Kawasan hutan Gunung Sawal terbagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya Suaka Margasatwa Gunung Sawal (SMGS) dikelola BKSDA Jawa Barat II, hutan produksi dikelola Perum Perhutani, dan hutan rakyat dimiliki masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan ekosistem, dan keberadaannya berpengaruh terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Namun hutan rakyat terus mengalami konversi lahan menjadi fungsi lainnya. Untuk mempertahankannya, diperlukan insentif. Tujuan penelitian menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan lahan di hutan rakyat serta bentuk insentif yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sandingtaman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, pada bulan September - Oktober 2008. Data dikumpulkan dari responden petani dan informan kunci, dengan tehnik wawancara mendalam (indepth interview) dan metoda AHP (Analitical Hierarchy Process), selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi keputusan petani dalam pengelolaan hutan rakyatnya. Dari 9 bentuk insentif yang terpilih selanjutnya berdasarkan preferensi informan kunci, terpilih 3 insentif yang memiliki nilai tertinggi yaitu Penyuluhan yang tepat dan berlanjut baik tentang aspek teknis maupun manajemen, ekonomi, sosial, budaya (0,167); Perda yang mendukung kemantapan tata guna lahan yang melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa, (0,140); dan Regulasi yang dapat memberikan keadilan, yaitu peraturan pemerintah yang lebih berpihak kepada petani, misalnya pengaturan perizinan bertata niaga kayu yang berkaitan dengan jenis tanaman (0,126).