ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI DKI JAKARTA
Abstract
Munculnya persoalan sampah di sejumlah kota besar di Indonesia menandakan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah masih belum sesuai dengan harapan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta menurut Peraturan DaerahNomor 3 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan gambaran komprehensif implementasi kebijakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta belum sepenuhnya berhasil mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti sumberdaya, hubungan antar organisasi, dan karakteristik agen pelaksana. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk masalah tersebut seperti sosialisasi peraturan daerah, peningkatan sumberdaya manusia dan fasilitas yang mendukung kebijakan, serta pembentukan bagian khusus yang menangani masyarakat yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Agustino L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
Bappeda DKI Jakarta. (2013). Dokumen rancangan akhir RPJMN DKI Jakarta 2013-2017. Hal. II. 28. Jakarta: Bappeda DKI Jakarta.
Darmanto, T. (2012). Implementasi kebijakan tata-kelola persampahan di Kabupaten Jombang. Jurnal Jejaring Administrasi Publik., 2, 175-182.
Dunn, W. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik edisi kedua (Public policy analysis: An introduction second edition). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Febryanti, I., & Suryaningsih, M. (2018). Implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Journal of Public Policy and Management Review, 7(1), 26-38.
Hanjarwati, A., & Aminah, S. (2014). Evaluasi implementasi kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta mengenai pendidikan inklusi. Journal of Disability Studies "Inklusi", 1(2), 221-247.
Mulyadin, R. M., Iqbal, M., & Ariawan, K. (2018). Konflik pengelolaan sampah di DKI Jakarta dan upaya mengatasinya. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 15(2), 179-191.
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility
Pujotomo, I. (2014). Pemanfaatan sampah Bantar-Gebang sebagai pembangkit listrik tenaga sampah dengan metode sanitary landfill. Jurnal Ilmiah "Energi & Kelistrikan", 6(1), 23-30.
Qodriyatun, S. N. (2015). Bentuk lembaga yang ideal dalam pengelolaan sampah di daerah: Studi kasus di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar. Aspirasi, 6(1), 13-26.
Razak, R. (2015). Analisis manfaat ekonomi dan strategi pengembangan unit pengelolaan sampah organik (UPS) di Kota Depok (Skripsi). Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
Said, L. O. A., Mardiyono., & Noor, I. (2015). Implementasi kebijakan pengelolaan persampahan Kota Baubau. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(1), 53-60.
Sari, G. L., Trihadiningrum, Y., Wulandari, D. A., Pandebesie, E. S., & Warmadewanthi, I. D. A. A. (2018). Compost humic acid-like isolates from composting process as bio-based surfactant: Properties and feasibility to solubilize hydrocarbon from crude oil contaminated soil. Journal of Environmental Management, 225, 356-363.
Sari, G. P., Kusuma, A. R., & Kalalinggi, R. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. eJournal Administrative Reform, 1(1), 66–78.
Subarsono, A. G. (2014). Analisis kebijakan publik: Konsep teori dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sampah.
Wahyono, S., Sahwan, F. L., & Suryanto, F. (2013). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Rawasari, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Jurnal Teknologi Lingkungan, 13(1), 75-84.
Winahyu, D., Hartoyo, S., & Syaukat, Y. (2013). Strategi pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir Bantargebang, Bekasi. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 5(2), 1-17.
Yulistia, G., Suryaningsih, M., & Rostyaningsih, D. (2015). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Semarang menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Journal of Public Policy and Management Review, 4(3), 1-11.
Yuwono, R., Wardhani, L., Ninghadiyati, U., & Adinugroho, E. (2008). Pengembangan sistem persampahan berbasis masyarakat. Pokja AMPL. Jakarta.
DOI: https://doi.org/10.20886/jakk.2022.19.2.129-140
Copyright (c) 2022 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
