Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut Di Indonesia: Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Pasca 2015
Abstract
Kebijakan Perlindungan Gambut Telah Dilakukan Lebih Dari Dua Dekade, Namun Kebakaran Masih Berulang Di Lahan Gambut. Penelitian Ini Menelaah Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut Di Indonesia, Sebelum Dan Sesudah Tahun 2015. Metode Penelitian Kualitatif Mengandalkan Data Historis Kebijakan Dan Data Empiris. Hasilnya Menunjukkan Sebelum Tahun 2015 Pemanfaatan Gambut Berorientasi Mengejar Pertumbuhan Ekonomi, Dan Setelah Tahun 2015 Orientasi Kebijakan Mengarah Pada Pemanfaatan Gambut Berkelanjutan. Terjadi Perubahan Paradigma Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Dari Pemadaman Ke Pencegahan. Selain Langkah Koreksi Kebijakan (Corrective Policy), Juga Terjadi Koreksi Aksi Perlindungan Ekosistem Gambut Di Lapangan (Corrective Action). Kebijakan Perlindungan Gambut Telah Dilakukan Lebih Dari Dua Dekade, Namun Kebakaran Masih Berulang Di Lahan Gambut. Penelitian Ini Menelaah Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut Di Indonesia, Sebelum Dan Sesudah Tahun 2015. Metode Penelitian Kualitatif Mengandalkan Data Historis Kebijakan Dan Data Empiris. Hasilnya Menunjukkan Sebelum Tahun 2015 Pemanfaatan Gambut Berorientasi Mengejar Pertumbuhan Ekonomi, Dan Setelah Tahun 2015 Orientasi Kebijakan Mengarah Pada Pemanfaatan Gambut Berkelanjutan. Terjadi Perubahan Paradigma Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Dari Pemadaman Ke Pencegahan. Selain Langkah Koreksi Kebijakan (Corrective Policy), Juga Terjadi Koreksi Aksi Perlindungan Ekosistem Gambut Di Lapangan (Corrective Action).
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Afni. (2021). Koreksi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia-Analisis kepemimpinan transglobal Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.
In J. A. Hakim, D. Triono (Ed.),Buku Literatur. Damana Hikhaya. Agung Nugraha. (2021). Lingkungan hidup dan kehutanan menyatu aktualisasi kehutanan pascakayu. Sebijak-Institute. Fkt. https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2021/07/05/lingkungan-hidupdan-kehutanan-menyatu-aktualisasi-kehutananpascakayu/.
Akbar, A. (2017). Cara baru pencegahan kebakaran hutan rawa gambut melalui pendekatan silvikultur. 1055–1066.
Amin, I. (2018). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6(2), 259. https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.558.
Asteriniah, F., & Sutina, S. (2018). Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut di Ogan Komering Ilir. Jurnal Abdimas Mandiri, 1(2). https://doi.org/10.36982/jam.v1i2.338.
Baskoro, B. C., Kusmana, C., & Kartodihardjo, H. (2018). Analisis kebijakan pengelolaan dan budidaya ekosistem gambut di Indonesia: Penerapan pendekatan advocacy coalition framework. Jurnal Sosial Humaniora, 11(2). https://doi.org/10.12962/j24433527.v0i0.4555.
Belinda, F., & Puspitasari, M. (2021). Hoaks and resistance to government motion case study KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia). Journal of Sosial Science, 2(2). https://doi.org/10.46799/jsss.v2i2.108.
BPK RI. (n.d.). Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 32 Tahun 1990 Pengelolaan Kawasan Lindung. https://peraturan.bpk.go.id/
BRG. (2016). Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut 2016-2020.
Budiningsih, K. (2017). Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 14(2), 165–186.
Creswell, J. (2017). Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Danu Damarjati. (2017). Siti Nurbaya ungkap rekor pemberian izin usaha hutan per kabinet. Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-3952140/siti-nurbaya-ungkap-rekor-pemberian-izin-usaha-hutan-per-kabinet. Diakses pada tanggal 28 Januari 2019.
Dariah, A., & Maswar. (2016). Isu lingkungan gambut tropika Indonesia. In Lahan gambut Indonesia: Pembentukan, karakteristik, dan potensi mendukung ketahanan pangan.
Daryono, H. (2009). Potensi, permasalahan dan kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan dan lahan rawa gambut secara lestari. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 6(2), 71–101.
F. Adji, F., Sosilawaty, Darung, U., Nidya, Malina Silva, K., Khairunnisa, & Fernandes. (2020). Implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui program bina desa mandiri peduli gambut di kawasan eks PLG sejuta hektar provinsi Kalimantan Tengah. Pengabdian Kampus : Jurnal Informasi Kegiatan Pengabdian
Pada Masyarakat, 7(2). https://doi.org/10.52850/jpmupr.v7i2.2082.
Fadmastuti, M., Karuniasa, M., Firmansyah, R., & Imelda, K. (2018). The sustainability of an environmental policy : A review of indonesia peat restoration program. 02003, 1–6.
Harrison, M. E., Bramansa, J., Laura, O., Gallego, A., Adib, S., Cheyne, S. M., Claire, A., Lydia, B., Alue, C., Ermiasi, Y., Feldpausch, T., Höing, A., Husson, S. J., Kulu, I. P., Maimunah, S., Mang, S., Mercado, L., Morrogh, H. C., Page, S. E., … Harrison, M. E. (2020). Tropical forest and peatland conservation in Indonesia: Challenges and directions. October 2019, 4–28. https://doi.org/10.1002/pan3.10060.
Hendroyono, B. (2019). Kepemimpinan transglobal, kunci sukses pembangunan kehutanan masa depan. Tangerang: Wana Aksara.
Humas KLHK. (2020). KLHK terapkan langkah menyeluruh penanganan bencana ekologis tahun 2020. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/2664.
Irawanti, S., Handoyo, Mulyadin, Charity, D., Surati, Ariawan, K., & Setiyadi, A. (2017). Pendapatan Masyarakat di Desa Gambut (Issue 3). Jpnn. (2021). KLHK Jelaskan Dampak UU Ciptaker terhadap lingkungan dan kehutanan. Www.Jpnn.Com. https://www.jpnn.com/news/klhk-jelaskandampak-uu-ciptaker-terhadap-lingkungan-dankehutanan. Diakses pada tanggal 3 Februari 2022.
Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk rakyat, memadukan pertumbuhan dan pemerataan. CIDES.
KLHK. (2018a). Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018 (E. Siti Nurbaya, San Afri Awang (ed.)). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
KLHK. (2018b). Status hutan dan kehutanan Indonesia. In Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
KLHK.(2020).Penambahan luasan area pada peta indikatif penghentian pemberian izin baru tahun 2020 periode I sebesar 314,3 ribu ha dari revisi sebelumnya. Pantaugambut.Id. https://www.pantaugambut.id/pantau-komitmen/penundaanpemberian-izin-baru-and-penyempurnaantata-kelola-hutan-alam-primer-dan-lahangambut?progresstitle=penambahan-luasan-areapada-peta-indikatif-penghentian-pemberian-izinbaru-tahun-2020-periode-i-sebesa.Diakses pada tanggal 6 Juni 2021.
KPI. (2020). Paludikultur. Http://Paludiculture.Org/.http://paludiculture.org/paludikultur/.
Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan strategi indonesia dalam menghadapi perubahan iklim guna mendukung ketahanan nasional. Jurnal Ketahanan Nasional, 25(3). https://doi.org/10.22146/jkn.50907.
LIPI. (2014). Evaluasi kritis peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2001. Https://Pmb.Lipi.Go.Id/.
https://pmb.lipi.go.id/evaluasi-kritis-peraturanpemerintah-nomor-4-tahun-2001/. Diakses pada tanggal 2 Februari 2021.
Marroli. (2017). Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan. Kominfo.Go.Id. https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legalmengelola-hutan/0/artikel_gpr. Diakses pada tanggal 19 Mei 2022.
Martin, E., & Ulya, N. A. (2017). Struktur masyarakat, akumulasi kapital, dan pencegahan kebakaran: Agenda riset bagi restorasi gambut Sumatera Selatan. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian Bersama Petani Lokal Untuk Optimalisasi Lahan Suboptimal, October.
Martin, E., & Winarno, B. (2010). Peran parapihak dalam pemanfaatan lahan gambut; studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 7(2), 81–95. https://doi.org/10.20886/jakk.2010.7.2.81-95.
Masganti, Anwar, K., & Susanti, M. A. (2017). Potensi dan Pemanfaatan Lahan Gambut Dangkal untuk
Pertanian. Jurnal Sumberdaya Lahan, 11(1), 43–52.
Mirza, D. (2018). Kebijakan hukum penataan ruang kawasan hutan yang berkepastian hukum di provinsi Riau. Aktualita (Jurnal Hukum), 1(1). https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3712.
mutuinstitute. (2021). Aturan hukum di Indonesia yang mengatur pemanfaatan lahan gambut. Https://Mutuinstitute.com/. https://mutuinstitute.com/post/aturan-hukum-pemanfaatan-lahan-gambut/. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.
Napitupulu, S., & Mudiantoro, B. (2015). Pengelolaan sumber daya air pada lahan gambut. Civil Enginereering, 2012, 978–979.
Nugraha, I. (2019). Kebijakan setop izin hutan dan gambut bakal permanen, ini catatan organisasi
lingkungan. Mongabay.co.id. https://www.mongabay.co.id/2019/07/19/kebijakan-setopizin-hutan-dan-gambut-bakal-permanen-inicatatan-organisasi-lingkungan/.
Parsaulian, B. (2020). Analisis kebijakan dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Jurnal Reformasi Administrasi, 7, 56–62.
Pusaka. (2014). Briefing paper: Evaluasi tiga tahun kebijakan moratorium dan perlindungan ekosistem gambut Indonesia. https://pusaka.or.id/2014/05/briefing-paper-evaluasi-tigatahun-kebijakan-moratorium-dan-perlindunganekosistem-gambut-indonesia/.
Radius, D. B. (2012). Rehabilitasi lahan gambut di Kalteng dimulai Juni. Kompas.com. https://sains.kompas.com/read/2012/04/24/23312290/rehabilitasi.lahan.gambut.di.kalteng.dimulai.juni.
Ritung, S., Wahyunto, K. Nugroho, Sukarman, Hikmatullah, Suparto, dan C. T. (2011). Peta lahan gambut Indonesia skala 1:250.000. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.
Saharjo, B. H. (2017). Pemanfaatan lahan gambut dan emisi gas rumah kaca. IPB Press.
Sarah, Y. Y. (2021). Implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran lahan gambut di Indonesia: Konflik pelaksanaan restorasi lahan kawasan hutan tanaman industri. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(3). https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.508.
Sitorus, T., & Maryam, R. (2018). Politik hukum pengelolaan lahan gambut di indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(3),197-209.
Suastha, R. D. (2016). Penanganan krisis lahan gambut perlu libatkan masyarakat adat. cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160625181456-20-140888/penanganan-krisis-lahan-gambut-perlu-libatkanmasyarakat-adat.
Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 6(1), 13–25.
Susilo, Y. S., & Nairobi, N. (2019). Dampak perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat. ISEI Economic Review, 3(1), 16–27. http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/ier/article/view/77
Syahadat, E., & Subarudi, S. (2012). Permasalahan penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi rencana tata ruang wilayah provinsi. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 9(2), 131–143. https://doi.org/10.20886/jakk.2012.9.2.131-143
Trinirmalaningrum, Dalidjo, N., R.Siahaan, F., Widyanto, U., Achsan, I. A., Primandari, T., & Wardana, K. W. (2016). Di balik tragedi asap catatan kebakaran hutan dan lahan 2015. The Asia Foundation. https://programsetapak.org/wp-content/uploads/2016/11/Dibalik-TragediAsap.compressed.pdf.
Trubus. (2019). Sebar teknik agroforestry, petani ini tuai panen di lahan gambut tanpa membakar. kumparan.com. https://kumparan.com/trubusid/sebar-teknik-agroforestry-petani-ini-tuaipanen-di-lahan-gambut tanpa-membakar1rhlVP5FdyL. Diakses pada tanggal 10 November 2020.
Wahyunto, Nugroho, K., & Fahmuddin, A. (2014). Perkembangan pemetaan dan distribusi lahan gambut di Indonesia. Lahan Gambut Indonesia (Pembentukan, Karakteristik, dan Potensi Mendukung Ketahanan Pangan), 2011.
Wanaaksara. (2014). Darurat hutan indonesia, mewujudkan arsitektur baru kehutanan Indonesia. Tangerang: Wana Aksara.
Wayne Parsons. (2001). Public policy, pengantar teori dan praktik analisis kebijakan (Edisi 1 Ce). Jakarta: Kencana.
Yungan, A., & Saharjo, B. H. (2014). Pengaruh kebijakan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Jurnal Silvikultur Tropika, 5(2), 124–130.
DOI: https://doi.org/10.20886/jakk.2022.19.2.71-84
Copyright (c) 2022 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
