PENGARUH KELEMBAGAAN SERTIFIKASI SUMBER BENIH TERHADAP EFISIENSI TATANIAGA BENIH TANAMAN HUTAN : Studi Kasus di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan

Faiqotul Falah, Bramasto Nugroho

Sari


Kegiatan rehabilitasi hutan memerlukan pasokan benih dalam jumlah yang berlimpah dari sumber benih berkualitas. Sertifikasi sumber benih diterbitkan untuk menjamin kebenaran kelas sumber benih dan kualitas produknya. Dalam kegiatan sertifikasi sumber benih terdapat aturan main dalam relasi antar pihak atau disebut kelembagaan. Dari sudut pandang ekonomi, kelembagaan yang berlaku dalam kegiatan sertifikasi sumber benih ini diharapkan dapat membuat manfaat yang diperoleh para pihak seimbang dengan pengorbanan sumberdaya yang dikeluarkan (efisien). Tulisan ini memaparkan hasil penelitian mengenai efisiensi kelembagaan sertifikasi sumber benih tanaman hutan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Kriteria efisiensi yang digunakan adalah manfaat yang diperoleh parapihak seimbang dengan pengorbanan sumberdaya yang dikeluarkan dan biaya transaksi yang dikeluarkan dalam relasi antar pihak dapat diminimumkan. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara : 1) Menganalisis kelayakan finansial pengelola sumber benih; 2) Mengidentifikasi dan menghitung biaya transaksi; dan 3) Mengidentifikasi dan menganalisis distribusi manfaat antar pihak yang terlibat dalam tataniaga benih. Hasil analisis finansial memperlihatkan bahwa pengusahaan sumber benih bersertifikat layak secara finansial dan biaya transaksi sertifikasi tidak signifikan (minimum), namun distribusi manfaat antar pelaku tataniaga perbenihan dapat lebih seimbang dengan jalan memperpendek saluran tataniaga dan memperkuat posisi tawar pengelola sumber benih.

Kata Kunci


: Sertifikasi sumber benih, tataniaga benih, efisiensi, kelembagaan, kelayakan finansial, biaya transaksi, distribusi manfaat

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Bank Indonesia. 2009. Suku Bunga Rata-rata Kredit Bank Berdasar Sektor Ekonomi Http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/5EF57 BBE-E879-4263-958F-5FDA87201AE5/ 17840/BISPIJuln2009.pdf. Diakses tanggal 8 November 2009.

Falah, F., T. Atmoko, dan Suhardi. 2008. Laporan Hasil Penelitian Kelembagaan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan di Wilayah Kalimantan T.A. 2008. Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Samboja. Tidak dipublikasikan.

Kohl, R. and J. Uhl. 2002. Market Structure, Conduct and Performances of Some Selected Large Countries. Diunduh dari http://www.etd.aau.edu.et. Pada tanggal 16 Februari 2009.

Kotler, P. 2002. Manajemen Pemasaran Jilid 1. Edisi Milenium. Prenhallindo. Jakarta.

Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES. Jakarta.

North, D.C. 1991. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge University Press. Cambridge.

Peraturan Menteri Kehutanan No P.01/Menhut II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan No P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No P.01/Menhut-

II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.

Soekartawi. 1989. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori dan Aplikasinya. Rajawali Press. Jakarta

Yustika, A.E. 2006. Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori, dan Strategi. Bayumedia.

Malang.




DOI: https://doi.org/10.20886/jpht.2010.7.3.155-165

##submission.copyrightStatement##

JURNAL PENELITIAN HUTAN TANAMAN INDEXED BY:

More...

Copyright of Jurnal Penelitian Hutan Tanaman (JPHT)

eISSN : 2442-8930 pISSN : 1829-6327

JPHT is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.