Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bribin Pasca Implementasi Uu Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

S. Agung S. Raharjo; Purwanto Purwanto; Nana Haryanti

doi:10.20886/jped.2020.6.1.33-40

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bribin Pasca Implementasi Uu Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

S. Agung S. Raharjo, Purwanto Purwanto, Nana Haryanti

Abstract

Undang – Undang pemerintahan daerah telah mengalami tiga kali perubahan sejak reformasi digulirkan, perubahan terakhir adalah Undang Undang No 23 tahun 2014. Perubahan tersebut banyak berkaitan dengan perimbangan kewenangan pusat dan daerah, disatu masa terjadi proses desentralisasi yang ekstrim dan dimasa lainnya terjadi resentralisasi. Perubahan ini tentunya berpengaruh terhadap praktek pemerintahan di daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perubahan undang undang pemerintahan daerah terhadap pengelolaan daerah aliran sungai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan UU 23 Tahun 2014 menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Bribin. Kendala tersebut berkaitan dengan ketersediaan suber daya manusia di lapangan dan peran serta pemerintah daerah dalam perencanaan pengelolaan DAS Bribin.

Keywords

otonomi, daerah aliran sungai, pengelolaan, kebijakan

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Arnita. (2013). Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Otonomi Daerah oleh Pemerintah Aceh Utara. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 15(59), 81–97. https://doi.org/10.24815/kanun.v15i1.6161

Cahyadi, A. (2010). Pengelolaan Kawasan Karst Dan Peranannya Dalam Siklus Karbon Di Indonesia. 1–14. https://doi.org/10.31227/osf.io/8gh6d

Chen, R., Ye, C., Cai, Y., & Xing, X. (2012). Integrated restoration of small watershed in karst regions of southwest China. Ambio, 41(8), 907–912. https://doi.org/10.1007/s13280-012-0296-z

Kambey, S. Y. (2015). Pembagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan (Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota). Katalogis, 3(1), 10–20.

Putro, A. A. (2000). Telaah Kritis Otonomi Daerah di Indonesia. In JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) (Vol. 4, Issue 2, pp. 1–16). https://doi.org/10.22146/jkap.8453

Rahmadi, T. (1999). PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN : PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA The allocation of authoriry on forestry between central alld local government of Indonesia has several times shifted in a pendulum-like movement due to the enaCiment of three regulations . Firsr , (Vol. 3, Issue XXXII, pp. 271–294).

Said, A. R. A. (2015). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015.Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 9(4), 505–530. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552

Subarudi, & Dwiprabowo, H. (2007). Otonomi daerah bidang kehutanan: implementasi dan tantangan kebijakan perimbangan keuangan (Issue 12).

Suharno. (2004). Telaah Kritis Terhadap Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Civics, 1(2), 168–180.

Triputra, Y. A. (2016). Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan PErundang-Undangan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lex Librum, Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 417–428. https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.1257756

Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(3), 483–504. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4

DOI: https://doi.org/10.20886/jped.2020.6.1.33-40

Copyright (c) 2020 S. Agung S. Raharjo